Sumb photo : unsplash.com


Ditengah menurunnya daya beli masyarakat dan banyaknya pekerja sektor swasta yang dirumahkan tidak membuat pemerintah mengurungkan niatnya untuk melakukan pungutan tambahan yaitu Program Tapera maupun yang terbaru tabungan pensiun.

Sekarang mari fokuskan dulu kepada Tabungan Perumahan Rakyat yang merupakan program dari pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Memang tujuan dari program ini bagus. Namun tentu saja program ini menimbulkan kontroversi dan prokontra di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Mari kita bahas mengapa program Tapera mendapatkan penolakan dan mengapa sebagian masyarakat berpendapat bahwa program ini kurang efektif ditengah berbagai persoalan yang dialami oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Salah satu alasan utamanya masyarakat banyak tidak setuju dengan program Tapera adalah karena program ini bersifat wajib yang diberlakukan pada masyarakat. Program ini setidaknya memaksa setiap pekerja formal terkena potongan 3% dari penghasilan mereka disetiap bulan untuk iuran program Tapera ini. 

Bagi sebagian masyarakat yang hidup dengan penghasilan yang terbatas hanya UMR atau bahkan tidak menyentuh UMR, persentase 3℅ ini bisa menjadi beban tambahan yang cukup berat. Apalagi UMR mereka dari tahun ke tahun tidak naik signifikan dan harga-harga bahan pokok pun ikut merangkak naik juga, sehingga tentu ini sangat memberatkan.

Bukan masyarakat tidak setuju 100℅ dengan program ini. Mereka berpendapat bahwa alangkah baiknya program ini bersifat sukarela, sehingga masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang terbatas atau gajinya masih standar UMR bahkan dibawahnya tidak dikenakan potongan untuk program Tapera ini. Selain itu juga sebagian masyarakat juga sudah ada yang punya rumah atau bahkan sudah kredit rumah dulu sebelum program ini ditetapkan, sehingga mereka tidak seharusnya wajib ikut program ini.

Muncul anggapan bahwa pelaksanaan program Tapera juga tidak efektif. Sebagian masyarakat meragukan kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana yang terkumpul dari program ini. Masyarakat tentu beranggapan seperti itu karena sudah ada contoh kasus pengelolaan dana pensiun Asabri, Jiwasraya dan banyak kasus lainnya. Wajar saja jika masyarakat mengkhawatirkan penyelewengan pengelolaan dana tersebut akan disalahgunakan atau tidak efisien digunakan.


Bukan hanya itu, program Tapera ini juga mendapat kritik dari berbagai kalangan sebab dianggap tidak memperhatikan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang terjadi. Sekarang masyarakat dalam kondisi perekonomianya tidak stabil, daya beli melemah, harga-harga barang merangkak naik dan tingginya tingkat pengangguran, masyarakat semestinya diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka. Jika masyarakat dipaksa menabung untuk membeli rumah disetiap bulannya hanya akan memperburuk kondisi keuangan mereka. Lebih baik pemerintah fokus pada upaya yang lebih urgent yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menangani masalah kemiskinan yang ada. 

Jangan malah membiarkan masyarakat terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam, apalagi ada statment yang menanggapi turunnya kelas menengah, "yang penting tidak miskin ekstrem". Semestinya ini menjadi alarm bagi pemerintah atas kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi, bukan seperti buang badan, abai dan tidak mencarikan solusi bagi masyarakat. Ini malah tetap terus maju jalan melakukan tambahan pemotongan penghasilan masyarakat.

Selain itu, argumen lain yang muncul bahwa program Tapera tidak memperhatikan perbedaan geografis yang ada. Program ini punya aturan yang sama bagi semua karyawan formal, padahal harga properti dan kebutuhan perumahan di daerah-daerah berbeda-beda. Alhasil, program ini bisa memicu kesenjangan sosial antara wilayah di kota dengan di pedesaan.

Meskipun banyak yang tidak sepakat mengenai program Tapera ini, tidak bisa dipungkiri bahwa program ini mempunyai tujuan yang baik dalam membantu masyarakat memiliki rumah sendiri. Namun, masih perlu adanya evaluasi dan perubahan yang lebih baik serta memperhatikan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat agar program ini dapat diterima dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Salah satu hal yang mungkin bisa diimplementasikan adalah mendengar masukan masyarakat tentang memberikan opsi kepada individu untuk memilih apakah mereka ingin ikut serta dalam program Tapera atau tidak. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dengan tingkat penghasilan yang terbatas untuk menentukan prioritas keuangan mereka atau masyarakat yang sudah punya rumah, bahkan yang sekarang sedang berjalan mencicil perumahannya tidak keberatan. Hal yang lebih penting lagi bagi pemerintah untuk bisa lebih transparan dalam mengelola dana yang terkumpul dan meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek perumahan yang didanai oleh program Tapera ini.

Meskipun sampai sekarang program Tapera memang menuai polemik di kalangan masyarakat. Namun, dengan evaluasi perbaikan yang tepat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, program ini akan memiliki potensi besar yang dapat membantu masyarakat dalam memiliki rumah sendiri. Diperlukan kerjasama serta pandangan yang sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan akses perumahan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga, dimasa depan nanti kita sudah tidak akan melihat lagi masyarakat yang tidur dibawah kolong jembatan.

Bungo, 09 September 2024