Awal tahun Januari 2026, negeri ini sepertinya tampak baik-baik saja. Malah dimata para investor negeri ini sedang molek-moleknya. Bagaimana tidak Index Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang masa (All Time High/ ATH) sebanyak 24 kali selama tahun 2025, dan baru tanggal 08 Januari 2026 IHSG kembali mencetak ATH dengan harga 9.000. Singkatnya, Indonesia cerah dimata para investor.

Kepercayaan investor tentu bukan tanpa dasar, sejak Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 08 September 2025, prospek ekonomi dibawah kepemimpinan beliau terlihat terang benderang. Hal inilah yang mendasari optimistisme investor pada perekonomian negara ini.

Kebijakan serta pengelolaan APBN yang lebih pro rakyat dan gayanya yang ceplas-ceplos menjadikan roda perekonomian kembali berputar sesuai treknya. Purbaya Yudhi Sadewa seperti cahaya lilin ditengah gelap gulita.

Apakah perekonomian membaik?, apakah ini membuat masyarakat sejahtera?. Percuma saja IHSG menembus level tertinggi, jika dalam kondisi realnya masyarakat belum merasakan apa-apa. Penjual makin sepi pembeli, cari pekerjaan susah setengah mati,  dan PHK dimana-mana terjadi. IHSG belum memberi efek apa pun disektor real. Mengapa hal ini terjadi?.

Jawabannya, ekonomi memang masih bergerak pelan dan optimisme investor pada IHSG memang tidak akan secara instan memberikan dampak secara langsung disektor real. Tinggal tunggu waktu saja, jika Menkeu kita konsisten dengan kebijakannya dan benar-benar bisa mencapai target pertumbuhan 6℅ sampai 8℅ terjadi, maka masyarakat Indonesia akan full senyum.

Ada yang patut diapresiasi dari pemerintahan Prabowo ini yang telah menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu, seorang menteri yang membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia. Yaa... meskipun bapak Menkeu satu ini juga berasal dari desakan masyarakat Indonesia yang tidak puas dengan kinerja Menkeu sebelumnya. Jadi, bisa dibenarkan bahwa perubahan berada ditangan pemuda-pemudi bangsa ini. Aksi turun ke jalan mereka membuahkan hasil. Aksi turun ke jalan tidak selalu konotatif, bukan bentuk perlawanan, tapi kesadaran kolektif masyarakat untuk terus berisik mengingatkan para pejabat yang telah melenceng.

Dialektika sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang telah dituliskan oleh Tan Malaka dalam bukunya "MADILOG". Tanpa dialektika, pemerintah akan bisa berbuat semena-mena, mimpi basah kaum kapitalis menindas kaum proletar akan terealisasi. Masyarakat hanya akan dijadikan alat bagi kaum borjuis. Maka, dengan logika masyarakat yang semakin inklusif terhadap akses informasi dialektika akan semakin menarik, dan pemerintah tidak boleh mengekangnya. Karena, masyarakat apalagi kaum proletar bukan objek penikmat kebijakan semata, tapi terkadang mereka lebih banyak menjadi korban dari sebuah kebijakan.

Dan ini yang didengar oleh Purbaya Yudhi Sadewa, dialektika itu sampai ke mejanya. Sering kali beliau mengkritik kebijakan kementrian lain yang tidak berpihak pada rakyat. Mengkritik undang-undang cipta kerja, mengkritik impor barang bekas, mengevaluasi bahkan mengancam dan membubarkan Bea Cukai yang selama ini bermain mata dengan kaum kapitalis dan borjuis. Sehingga, applause meriah bagi Purbaya Yudhi Sadewa hari bergema ke seantero negeri, seakan masyarakat punya harapan baru. Tentu yang bersuka cita tidak hanya kaum proletar, para investor yang sebagian borjuis -yang lelah dipalak preman baik itu preman beneran atau preman berseragam dinas- optimistis pada prospek ekonomi negera ini.

Purbaya Yudhi Sadewa seakan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat diakar rumput dan para elit yang selama ini hanya ongkang-ongkang kaki. Para elit itu sekarang harus bekerja keras untuk rakyat, memutar otak agar realisasi anggaran bisa terlaksana bagi kesejahteraan masyarakat yang ternyata selama ini hanya mengendap di rekening deposito bank. Ancamannya jelas, anggarannya ditarik atau dibelanjakan, jurus Purbaya ini tentu membuat kelabakan.

sumb photo : unsplash.com




Hal yang menarik perhatian dari Purbaya saat baru dilantik saat ditanya wartawan mengenai aksi demontrasi, jawabannya sungguh diluar dugaan.

"Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis," kata Purbaya di hadapan awak media di Kementerian Keuangan pada tanggal 08 September 2025.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," lanjut Purbaya menambahkan penjelasannya.

Komentar beliau bisa saja benar, saat kesejahteraan masyarakat terpenuhi, hak-hak dasar masyarakat tercukupi, mau apa lagi?. Kesehatan dan pendidikan gratis, gaji-gaji guru dinaikan, lowongan pekerjaan mudah didapatkan, hukum benar-benar ditegakkan dan korupsi tinggal cerita dongeng saja, maka disaat itu masyarakat tak akan lagi sibuk mengkritisi, turun ke jalan melakukan aksi. Masyarakat akan disibukkan oleh pekerjaan dan menikmati hidup mengurusi keluarga. Tapi?, apakah ini tanda mimpi kaum proletar akan terwujud?, atau justru mimpi basah kaum kapitalis yang berhasil terealisasi?.

Tantangan ekonomi meroket diatas 6% sampai 7℅ tidaklah mudah dihadapi. Ini target tertinggi. Selama beberapa dekade pertumbuhan ekonomi negara ini hanya mentok di 5℅ sampai 6℅. Alasannya jelas, para pejabat kita masih suka kongkalikong, main dibawah meja, mengubah aturan main sesuai kepentingan mereka sendiri, dan bukan rahasia umum bahwa negara ini adalah negara paling korup didunia. Inilah yang membuat pesisimisme para investor menanamkan modalnya. Tak hanya para pejabat yang ingin mendapatkan keuntungan, diakar rumput muncul ormas-ormas bak lintah yang turut serta menghisap para investor atau para pengusaha dengan leluasa, bahkan sebagian diback up oleh aparat penegak hukum.

Sudah kran investasi mampet, banyak oknum berulah, dan pejabat hanya terus membual terus menerus tentang 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung kelihatan hilalnya. Mereka bukannya sadar sendiri, malah menjual dan menawarkan masyarakat untuk diberi upah minimum, disiapkan sederet aturan yang membelenggu para pekerja agar tidak bisa menuntut bosnya, pilihannya hanya dua bertahan dengan upah minimum atau kehilangan pekerjaan. Ini tercermin dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat merugikan masyarakat alias kaum proletar.

Setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja pada tanggal 05 Oktober 2020 perusahaan-perusahan mulai berani merumahkan karyawan kontraknya tanpa pesangon dan menggantikan statusnya menjadi kemitraan, tanpa gaji pokok dan tunjangan. Mereka seperti buruh harian lepas, dapat gaji jika ada pekerjaan saja. Upahnya tak menentu. Bulshit, ngomong upah minimum rata-rata (UMR), banyak perusahaan sekarang telah diberikan kuasa untuk menggaji buruh hanya berdasarkan target pekerjaan atau rela dibayar harian ketika ada pekerjaan, dan tentu pemerintah tutup mata akan hal ini. Inilah mimpi basah kaum kapitalis yang terealisasi dinegara ini.

Dalih pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja bisa menarik investor untuk menanamkan modal mereka, lalu membuka perusahaan di negara ini dan lowongan pekerjaan luas tercipta. Nyatanya niat baik pemerintah adalah niat jahat kaum kapitalis membayar murah para pekerja. Meski, UU Cipta Kerja sudah disahkan yang awalnya agar banyak masyarakat mendapatkan pekerjaan, malah yang terjadi sebaliknya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang terpaksa menerima tawaran sebagai karyawan mitra dengan upah yang tak menentu. Jadi, sekarang ini Upah Minimum Rata-rata merupakan gimik belaka.

Pekerjaan Rumah Purbaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6℅ bahkan 8℅ tantangannya cukup berat dan ada banyak hal yang harus dibereskan. Membela hak-hak masyarakat, tidak berpihak pada kaum kapitalis, dan kaum proletar tidak terbelenggu dengan sederet undang-undang yang merugikan mereka, merupakan jalan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Index Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu faktor penanda optimistisme perbaikan ekonomi yang wajib dibarengi dengan pembenahan disektor real, seperti meninjau kembali UU Cipta Kerja yang jelas-jelas merugikan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah atau para pejabat wajib tahu, bahwa manusia-manusia Indonesia bukanlah SpongeBob yang rela diperlakukan tidak adil oleh tuan Krab. Sebagia manusia Indonesia adalah kaum proletar yang akan terus berteriak saat ditindas, diperlakukan tidak adil dan mampu menumbangkan rezim yang berlaku dzolim. Sejarah telah membuktikannya.

Bungo, 11 Januari 2026