sumber photo Gemini AI


Di tengah-tengah ketidakjelasan program pemerintah saat ini, baik makan bergizi gratis, maupun koperasi desa yang menelan anggaran negara triliunan rupiah, dan realisasinya yang memunculkan sejumlah permasalahan, mulai korupsi, keracunan maupun pendirian koperasi disembarang tempat. Kini muncul permasalahan klasik yaitu kebakaran hutan di sejumlah wilayah mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa maupun Papua.

Tidak hanya pemerintahnya saja yang tidak jelas programnya, tapi perilaku masyarakatnya juga hampir sama tidak jelasnya. Ada sebagian oknum yang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Entah itu dilakukan perorangan atau korporasi perusahaan?, yang pasti dampak kebakaran hutan sangat luar biasa.

Masyarakat kehilangan udara bersih, satwa-satwa kehilangan rumahnya, bahkan ada yang hangus terbakar, anak sekolah tidak bisa belajar dengan normal dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu akibat kabut asap. Bukan negara kita saja yang menerima dampaknya, namun negara tetangga yang tidak tahu apa-apa harus menerima asapnya. Ulah segelintir oknum demi kepentingan pribadi maupun korporasi bisa merugikan kepentingan masyarakat luas.

Menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup faktor utama kebakaran hutan di negara ini disebabkan oleh aktivitas manusia membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan. Jadi, kebakaran hutan bukanlah bencana alam yang disebabkan oleh El Nino. Manusialah yang lalai bahkan sengaja melakukan pembakaran hutan.

Padahal, Kepala  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) , Teuku Faisal Fatani pada tanggal 28 Juli 2026 sudah menyampaikan  dalam rapat terbatas mengenai fenomena El Nino. Kondisi ini memicu musim kemarau yang lebih kering dan memiliki berdurasi yang lebih lama di sebagian besar wilayah, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kerentanan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Untuk itu, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional.

Presiden sendiri di hadapan menterinya sudah menyampaikan arahannya untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan. BMKG telah menyampaikan prediksi dan potensi ancamannya.

Presiden sudah memberikan arahan kepada menterinya untuk mengisi waduk dan membasahi lahan gambut agar meminimalisir terjadinya karhutla, namun kenyataannya dilapangan kebakaran meluas, sulit diatasi, sampai-sampai meminta bantuan kepada negara Jepang. Apakah, pemerintah di negara ini tidak becus?, apakah menteri-menteri tidak bisa melaksanakan arahan Presiden?. Namun, lucunya yang di reshuffle bukannya menteri kehutanannya, tapi malah menteri keuangannya, aneh bin ajaib.

Lebih aneh lagi, saat kunjungan Presiden dalam rapat mengenai penanganan karhutla di Riau, justru menjanjikan kenaikan pangkat untuk Kapolda dan Pangdam jika mampu mengatasi karhutla di Riau. Sikap ini tentu kontradiktif dengan pendahulunya yang siap mencopot Kapolda dan Pangdam yang gagal menangani karhutla di wilayahnya.

Hasil dari ketegasan itu membuahkan penanganan karhutla yang lebih responsif dan cepat, sehingga mencegah dampaknya meluas. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari negara tetangga, yaitu PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Malaysia Najib Razak, atas keberhasilan negara menekan karhutla sepanjang tahun 2016–2018.


Bukan bermaksud membandingkan, namun hanya memberikan gambaran mengenai perbedaan penanganan karhutla yang sebenarnya bisa dijadikan referensi untuk masa yang akan datang. Ketegasan dalam mengambil sikap dalam penanganan karhutla sangatlah penting. Pemberlakuan punishment perlu diberikan tidak hanya kepada aparat, tetapi juga kepada para oknum perorangan maupun korporasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sehingga, saat cuaca kemarau ekstrem datang menghampiri negara ini, pemerintah sudah siap dengan upaya mitigasi maupun seperangkat aturan hukum untuk menangani karhutla.

Apakah pemerintah tidak serius dalam menangani ini? Tidak melakukan mitigasi, bahkan mungkin diam-diam membiarkan kebakaran hutan dan lahan terjadi dan terus meluas sampai hari ini?

Padahal, menurut Dino Patti Djalal dalam sebuah unggahan akun di Instagramnya, di ruangan Istana Kepresidenan ada ruangan khusus yang punya teknologi untuk memantau karhutla dengan akurasi yang mumpuni. Bisa melihat di mana titik hotspot-nya, bahkan dengan teknologi ini pemerintah bisa tahu titik kebakaran terjadi di lahan perusahaan mana dan semestinya penanganan bisa lebih cepat. Pemberian sanksi maupun permintaan pertanggungjawaban kepada perusahaan sawit bisa diputuskan lebih gesit.

Apa boleh buat? Mungkin ada benarnya celetukan netizen, "nyawit nih orang". Pemerintah mungkin di balik layar justru menyetujui aksi korporasi perusahaan sawit untuk memperluas area perkebunan sawitnya dengan cara yang paling efisien dan efektif, yaitu membakar hutan dan lahan. Sedang di depan layar, penanganan karhutla sebenarnya merupakan gimmick belaka yang dilakukan pemerintah, yang mengorbankan pihak Damkar, TNI, Polri, atau relawan yang bertugas memadamkan api.

Tanpa adanya tindakan, aturan, dan sanksi yang tegas untuk memperingatkan perusahaan sawit hingga ke meja hijau, karhutla akan terus semakin meluas dan parah. Satu titik dipadamkan, di titik kemudian bermunculan. Yang akhirnya membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan dan kecapekan menghadapinya di lapangan. Perlunya sikap tegas dari atas dan integrasi pelaksanaan di bawah sangat diperlukan, apalagi pemerintah sudah punya teknologi canggih yang ada di Istana.

Atau mungkin kami sedikit suudzon, sesuai yang dilontarkan terus oleh netizen, "nyawit nih orang". Kita bisa lihat kelakuan itu saat kebakaran hutan berlangsung, malah dimanfaatkan untuk mengadakan festival sawit. Selain "nyawit nih orang", mereka juga bertindak bodoh dan nir empati, sesuai yang disuarakan oleh Ferry Irwandi yang mengungkapkan protes sekaligus kegetirannya melihat ketamakan korporasi perusahaan sawit yang merusak alam di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Itu pun dilakukan secara terang-terangan. Apa ini yang disebut "nyawit nih orang"?. 

Belum lagi sikap "nyawit nih orang" dilakukan oleh sebagian oknum pemerintah daerah yang lebih mementingkan acara seremonial dalam menangani karhutla di wilayahnya. Ada juga, di tengah sesaknya napas warganya yang menghirup asap dari dampak karhutla, mereka sebagai pemerintah daerah malah asyik menggelar pesta ulang tahun. Duh, emang benar-benar "nyawit nih orang-orang".

Boleh dong kami curiga ada udang di balik bakwan? Ada kongkalikong, ada deal-deal politik tertentu yang publik tidak tahu, karena karhutla tidak seharusnya separah ini. Di awal, BMKG telah datang memberikan laporan dan melakukan rapat mengenai El Niño beserta sederet dampaknya, agar pemerintah bisa memitigasinya. Bahkan, pemerintah sudah punya teknologi khusus yang punya akurasi sampai titik pohon yang terbakar dengan akurasi kurang lebih satu meter. Tapi? Nyatanya sampai saat ini masih belum tertangani.

Kami jadi teringat perkataan seseorang di masa lampau.

"Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?" kata pada waktu itu.

Apa mungkin acara bakar-bakar ini bagian dari sebuah agenda? Ini hanya sebuah pertanyaan, bukan menyudutkan. Apalagi, tulisan ini tidak bermaksud demikian.

Tentu, harapan kami pemerintah lebih serius lagi menangani karhutla, membuat aturan dan sanksi yang tegas agar karhutla dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, tidak terjadi lagi. Supaya virus "Nyawit nih orang", tidak menyebar ke semua orang maupun korporasi. Karena kalau sudah menjadi candu, dampak negatifnya bukan satu dua orang, bukan satu atau dua negara yang merasakan. Tetapi seluruh dunia ikut merasakannya akibat deforestasi yang terjadi tepat di paru-paru dunia.

Dan, doa kami untuk para petugas pemadam kebakaran dan sejumlah relawan lainnya, semoga tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam mengemban tugas di lapangan. Selamat berjuang!. Dan semoga karhutla segera tertangani.

Bungo, 16 September 2026