sumber photo unsplash.com


Hari ini, 22 Mei 2026, pelemahan Rupiah menyentuh Rp17.698,00 per dolar AS. Ini tentu membuat kita sebagai WNI merasa waswas. Kita diam saja, tiba-tiba bisa menjadi miskin. Sebab, uang Rp100.000,00 hari ini tidak lagi sama nilainya dengan bulan kemarin.

Kenapa bisa begitu?

Ini contoh sederhananya. Bulan kemarin membeli pecel lele dengan uang Rp100.000,00 masih bisa mendapatkan lima porsi, yang berarti satu porsinya seharga Rp20.000,00. Hari ini saya kembali membeli pecel lele di tempat yang sama, ternyata harganya sudah menjadi Rp23.000,00 per porsi. Artinya, uang Rp100.000,00 sekarang hanya cukup untuk empat porsi saja. Kita sudah kehilangan satu porsi.

Jadi, siapa bilang dolar naik tidak berimbas pada rakyat desa?

Pelemahan Rupiah sebenarnya tidak datang secara mendadak. Gejala awalnya sudah terlihat jelas dan seharusnya bisa diantisipasi. Namun, pejabat republik ini seperti acuh tak acuh. Setiap kali ditanya mengenai pelemahan Rupiah, mereka selalu mengambinghitamkan kondisi global dan menyalahkan faktor eksternal.

Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dijadikan alasan karena harga crude oil naik. The Fed juga ikut disalahkan karena masih menahan suku bunga tinggi sehingga investor disebut hengkang dari Indonesia sambil membawa modal mereka. Begitulah para elite beralasan, seolah enggan bercermin diri.

Padahal, lembaga-lembaga keuangan dunia seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, Morgan Stanley, Fitch Ratings, dan FTSE Russell sudah memberikan berbagai peringatan kepada negeri ini. Mereka melakukan evaluasi besar-besaran terhadap iklim investasi di Indonesia. Ada yang meninjau ulang, menurunkan rating, menunda investasi, bahkan melakukan pembekuan tertentu. Mereka membutuhkan kepastian regulasi dan kejelasan arah kebijakan pemerintah.

Tidak hanya negara-negara Barat yang memberikan peringatan. Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) pun secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia terkait keluhan investor China atas sejumlah kebijakan yang dianggap mengganggu iklim investasi. Mulai dari pengetatan devisa, pengurangan kuota bijih nikel, royalti mineral, hingga meningkatnya beban finansial akibat kenaikan pajak. Belum lagi regulasi yang sering kali tumpang tindih.

Alarm sebenarnya sudah meraung-raung. Lampu indikator bahkan telah menyala merah merona sebagai tanda bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sentimen negatif terus berdatangan hingga menggerus nilai tukar Rupiah sekitar 5,79% sejak Januari hingga pertengahan Mei. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun ikut anjlok sekitar 33% dari titik tertingginya.

Sayangnya, meskipun alarm sudah meraung dan lampu indikator menyala merah, pimpinan negeri ini tetap tak bergeming.

“Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan?” katanya saat peresmian museum Marsinah di Nganjuk.

Pernyataan itu kembali disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“...bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut kurs dolar, takut BBM tidak cukup, takut ini takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elite-nya takut,” ujar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sentimen negatif terus keluar dari pemimpin negeri ini sehingga pelemahan Rupiah terus terjadi. Bahkan, meskipun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dicecar berkali-kali dan diminta mundur oleh DPR RI, hal itu tetap tidak menyelesaikan masalah.

Buktinya, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, melakukan intervensi pasar valuta asing baik di pasar spot maupun domestik, mengoptimalkan SRBI, serta memperketat pembelian dolar tanpa underlying. Namun, nilai tukar Rupiah tetap tidak bergeming dan terus melanjutkan pelemahannya.

Sebab, masalahnya bukan semata-mata di sana. Persoalannya terletak pada sentimen negatif yang muncul dari pemerintah sendiri, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang belum jelas. Akibatnya, investor memilih wait and see, bahkan lebih tertarik masuk ke negara lain yang dianggap lebih aman.

Pelemahan Rupiah dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai goyah saat ini tidak selalu berasal dari faktor eksternal. Justru, sekarang ini sentimen negatif lebih banyak datang dari dalam negeri sendiri.

Jika pemerintah ingin mencegah keadaan ini agar tidak terus berlarut-larut hingga menjadi krisis, maka sudah saatnya bercermin diri terhadap sejumlah kebijakan dan regulasi yang mengganggu iklim investasi. Tidak ada salahnya merevisi maupun mengevaluasi kebijakan. Justru, itu bagian dari upaya berbenah diri.

Sudahlah, tidak usah terus-menerus meninabobokan rakyat dengan kata-kata manis dan janji-janji surga bahwa kita masih baik-baik saja, pangan cukup, energi cukup, dan semuanya melimpah ruah. Padahal, kondisinya tidak sesederhana itu.

Stok beras memang ada, tetapi jika rakyat tidak mampu membelinya, sama saja percuma. Sebab, imbas pelemahan Rupiah akan melambungkan harga-harga di pasaran, sementara penghasilan masyarakat tetap segitu-segitu saja.

Belum lagi ancaman PHK yang menghantui para pekerja. Banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi karena biaya produksi semakin mahal, sedangkan permintaan justru menurun. Efek dominonya akan terasa jika pelemahan Rupiah ini tidak segera diatasi.

Tulisan ini mungkin terdengar pesimistis bagi sebagian orang, berbeda dengan para pejabat yang terus menghembuskan optimisme demi menenangkan rakyat. Namun, tulisan ini bukan untuk menakut-nakuti ataupun membuat orang pesimis.

Tulisan ini dibuat agar kita sadar bahwa negara ini sedang batuk, agar kita bisa mencari obat penyembuhnya.

Supaya para pemimpin dan pejabat negeri ini mau bercermin diri, menjaga tutur kata, menyampaikan kebijakan dengan public speaking yang baik, tidak asal ceplas-ceplos. Sebab, setiap kata yang keluar dari mulut mereka mampu memunculkan sentimen, baik positif maupun negatif.

Setiap kebijakan, regulasi, defisit anggaran, dan utang pemerintah yang tidak tepat perlu ditelaah ulang dan dikaji dengan benar. Tidak semua faktor eksternal bisa dijadikan kambing hitam atas melemahnya Rupiah maupun kacaunya ekonomi bangsa ini.

Boleh jadi, pelemahan dan kekacauan ini justru terjadi karena pemimpin dan pejabat negeri ini enggan bercermin diri, tidak mendengar keluhan rakyat di bawah, mengabaikan alarm krisis yang sudah mendesis sekarang ini, dan tetap merasa paling benar.

Jika para pemimpin dan pejabat masih enggan bercermin diri, pelemahan Rupiah bisa terus berlanjut. Bahkan, IHSG dapat kembali rontok berkali-kali dan krisis mungkin datang lebih cepat dari yang diperkirakan.

Dan seperti biasa, masyarakat kelas bawah akan menjadi pihak yang paling menanggung beban.

Bungo, 22 Mei 2026